Soekarno pada 5 Juli 1959 mengembalikan Revolusi Indonesia ke jalan yang benar, mengubah wacana dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin: Suatu istilah yang sarat kontradiksi baik dalam teori maupun prakteknya. Di bawah Demokrasi Terpimpin tidak ada pemilihan umum, media massa dikontrol dengan ketat dan tokoh oposisi ditangkap dan dipenjarakan. Awal munculnya Demokrasi Terpimpin telah memicu perang sipil yang luas.
Soekarno menampilkan Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah bentuk organisasi politik yang lebih tinggi dari Demokrasi Parlementer. Lebih jauh, sosialisme yang di bawah Demokrasi Terpimpin diidentifikasi sebagai bentuk sosialisme khas Indonesia yang oleh Soekarno disebut Marhainisme. Marhaenisme, demikian Soekarno, adalah Marxisme yang dipraktekkan atau diterapkan di Indonesia. Jeanne S. Mintz menyatakan bahwa “Bentuk khusus Marxisme ini adalah program pemerintah pada masa itu yang diharapkan menjadi sebuah koalisi dari faksi nasionalis, agama dan komunis”.
Soekarno meyakini bahwa sistem multipartai telah menyebabkan negara menjadi lemah karena pada waktu itu telah terjadi konflik ideologis antar partai, sehingga pemerintahan tidak stabil. Dalam keadaan dan krisis-krisis yang melanda kabinet disusul dengan pergolakan-pergolakan di daerah-daerah, Soekarno tampil dengan “konsepsinya” yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi pada masa itu. Konsep Demokrasi Terpimpin yang diajukan Soekarno pada Tanggal 21 Februari 1957 dihadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada pokoknya berisi:
1. Sistem Demokrasi Parlementer secara barat, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet Gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini, mengetengahkan pula perlunya pembentukan “Kabinet Kaki Empat” yang mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masjumi, NU, dan PKI, turut serta didalamnya untuk menciptakan kegotong-royongan nasional.
3.Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan Nasional ini tugas utamanya adalah memberi nasihat kepada kabinet, baik diminta maupun tidak diminta.
Pada masa demokrasi terpimpin, mendekatkan Politik Luar Negeri Soekarno ke arah sosialisme yang cenderung mengarah pada blok Soviet. Tentunya, semua keputusan politik luar negeri berada di tangan Soekarno atas dasar Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, Soekarno membentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang pada 1960-an, sebagai bentuk independensi membangun masa depan bangsa. Adapun keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan orde lama ialah nation building yang sangat kuat dan diplomasi luar negeri yang sangat besar terhadap dunia.
Adapun kekurangan fatal pemerintahan demokrasi terpimpin, kepala negara atau presiden menjadi kepala negara seumur hidup dan hampir pemerintahannya sangat otoriter dan tentunya ini menyalahi UUD 1945. Selain itu kegagalan lain masa pemerintahan soekarno ialah masalah ekonomi yang terus menurun, stabilitas politik keamanan sangat kurang dan konstitusi yang tidak komitmen.
Tidak ada komentar: